Anggota DPR Sebut Tambang Ilegal Papua Dibekingi Aparat, TNI

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, menuding keberadaan tambang ilegal di Papua melibatkan aparat keamanan, termasuk oknum TNI. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Senayan, ia menyampaikan bahwa praktik ilegal tersebut tidak mungkin berjalan tanpa perlindungan kuat dari pihak-pihak bersenjata.

“Tambang ilegal di Papua bukan rahasia lagi. Semua orang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Yang jaga siapa? Aparat. Siapa yang main? Oknum TNI,” tegas Nasir dengan suara meninggi.

Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi berbagai pihak, termasuk dari internal DPR sendiri. Meski sebagian memilih berhati-hati, banyak anggota dewan lainnya mendesak agar pemerintah segera turun tangan secara serius.

Tambang Ilegal Marak, Negara Merugi

Aktivitas tambang ilegal di Papua terus berlangsung secara masif. Dari data yang dihimpun Komisi VII, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah per tahun. Selain merusak lingkungan, kegiatan itu juga menimbulkan konflik sosial, memperparah ketimpangan ekonomi, dan memicu ketegangan antara masyarakat adat dengan penambang.

Di beberapa wilayah seperti Mimika, Nabire, dan Intan Jaya, penambang liar memanfaatkan akses terbatas dan lemahnya pengawasan. Mereka mengeruk emas secara brutal, tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Ironisnya, aktivitas itu berjalan lancar karena ada perlindungan dari oknum aparat.

“Kalau masyarakat biasa berani melawan, mereka diintimidasi. Aparat justru berdiri di belakang penambang, bukan rakyat,” ujar Nasir lantang.

Dugaan Keterlibatan Oknum TNI

Lebih jauh, Nasir menyebut keterlibatan oknum TNI bukan sekadar rumor. Ia mengaku menerima laporan dari warga Papua yang menyaksikan sendiri keterlibatan sejumlah tentara dalam logistik tambang. Bahkan, beberapa warga menyebut ada pengawalan bersenjata saat pengangkutan hasil tambang ke luar wilayah.

Meskipun belum menyebut nama atau kesatuan tertentu, Nasir mendesak Panglima TNI untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya mencoreng nama institusi militer, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap negara.

“Jangan biarkan TNI diperalat oleh para cukong tambang. Jika ada yang terlibat, pecat. Proses hukum. Negara harus berani bersih-bersih,” tegasnya lagi.

Respon Pemerintah Masih Setengah Hati

Sayangnya, hingga kini pemerintah belum menunjukkan langkah konkret. Kementerian ESDM, meski mengakui adanya aktivitas ilegal di Papua, terkesan lamban dalam bertindak. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, hanya menyatakan akan “berkoordinasi lebih lanjut” dengan aparat keamanan.

Jawaban tersebut dinilai terlalu normatif. Anggota DPR lainnya, seperti Mulyanto dari Fraksi PKS, menuntut pemerintah tidak lagi berdalih. Ia menyarankan pembentukan tim gabungan independen yang melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus tambang ilegal di Papua.

“Koordinasi tidak cukup. Harus ada aksi nyata, investigasi menyeluruh, dan transparansi. Jangan lindungi pelaku!” ucap Mulyanto.

Dampak Serius terhadap Masyarakat Papua

Di sisi lain, masyarakat Papua menanggung beban paling berat. Selain kehilangan hak atas tanah adat, mereka juga menghadapi pencemaran lingkungan dan konflik horizontal. Banyak sungai tercemar limbah merkuri. Hutan adat dibabat demi akses tambang. Anak-anak tumbuh di lingkungan penuh bahaya tanpa perlindungan dari negara.

Ketua Dewan Adat Papua, Yanto Mote, menyampaikan bahwa masyarakat sudah berulang kali mengadu. Namun, suara mereka selalu diabaikan. Ia mendukung penuh langkah DPR membongkar praktik ini.

“Kami capek dibohongi. Setiap kali bicara tambang, aparat datang bukan untuk melindungi, tapi untuk membungkam. Papua bukan ladang emas untuk segelintir orang,” tegasnya.

Seruan untuk Tindakan Tegas

Menyikapi polemik ini, lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan juga angkat bicara. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak Presiden Jokowi agar segera membentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal dengan mandat khusus di Papua. Mereka menyarankan pendekatan yang melibatkan masyarakat adat sebagai garda depan pengawasan.

Direktur Eksekutif JATAM, Merah Johansyah, menyatakan bahwa akar persoalan terletak pada impunitas. Selama negara tidak menindak tegas aparat yang terlibat, tambang ilegal akan terus berlangsung.

“Tidak cukup hanya copot jabatan. Harus ada penegakan hukum yang adil dan terbuka,” ujar Merah.

Media dan Publik Harus Terus Mengawal

Sementara itu, media nasional mulai memfokuskan perhatian pada isu ini. Sejumlah laporan investigasi tengah disusun untuk mengungkap jaringan tambang ilegal di Papua. Di media sosial, tagar #BersihkanPapua kembali trending. Warganet menyerukan transparansi dan keadilan.

Pengamat politik dan keamanan, Andi Yusran, menyebut bahwa keterlibatan oknum aparat dalam bisnis ilegal menunjukkan lemahnya kontrol internal di institusi negara. Ia menyarankan audit menyeluruh terhadap personel yang ditugaskan di Papua.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Kalau dibiarkan, rakyat kehilangan harapan pada hukum,” pungkas Andi.

Penutup: Saatnya Bertindak, Bukan Menutup Mata

Pernyataan berani dari anggota DPR seperti Muhammad Nasir membuka tabir gelap di balik praktik tambang ilegal di Papua. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat menandakan bahwa publik siap mengawal isu ini hingga tuntas. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah.

Apakah Presiden, Panglima TNI, dan Menteri ESDM akan berani bertindak? Atau justru membiarkan praktik kotor ini terus mengakar?

Satu hal pasti: rakyat Papua berhak atas keadilan, bukan eksploitasi. Dan negara, jika masih mengaku berdaulat, harus membuktikan keberpihakannya.

Baca Juga: Ini yang Dilakukan Kiky Saputri Anaknya Disumpahi Meninggal